Polemik Kenaikan UKT, Komisi X DPR RI Minta Rektor PTN Dievaluasi
Ilustrasi sarjana.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Putra Nababan menyarankan agar rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dievaluasi terkait polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Putra Nababan menyayangkan adanya kesalahpahaman di rektorat PTN terkait dengan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 yang diterbitkan pada 19 Januari 2024.
Putra merasa bahwa polemik yang muncul terkait peraturan tersebut harus segera diatasi, terutama berkaitan dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim di Komisi X, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024, Putra berbicara mengenai kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut.
Ia merasa heran bahwa masih banyak perguruan tinggi negeri yang tidak memahami peraturan tersebut, padahal rata-rata rektorat di PTN adalah lulusan S3.
Putra menyarankan agar rektor dievaluasi jika Kemendikbudristek sudah memberikan jawaban terkait rekomendasi dari Komisi X untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri.
Namun, ia juga ingin mengetahui penyebab dari permasalahan ini dan siapa yang telah melakukan kesalahan.
Menanggapi permintaan Komisi X tersebut, Dirjen Diktiristek Abdul Haris menjelaskan bahwa Kementerian akan lebih fokus mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan.
Haris berjanji akan menerima banyak masukan dan akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (*)
Sumber: Pikiran Rakyat
